Pasi Ops Kodim 0824/Jember Wakili Dandim Hadiri Sidang Paripurna DPRD Rekomendasi LKPJ Bupati Jember 2022

JEMBER - Bertempat di Gedeng DPRD Kabupaten Jember pada Sabtu 15/04/2023 mulai Pukuk 21.00 Wib dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Jember, Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Jember terhadap LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: Pasca Banjir Luapan Sungai Tisno Gambar, Babinsa Kerja Bakti Bersama Masyarakat

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya dari DPRD Jember diantaranya Ketua DPRD M Itqon Sauqi, bersama wakil-wakilnya serta anggota DPRD Kabupaten Jember sebanyak 38 orang dan dinayatkan kuorum untuk dilaksnakannya sidan Paripurna.

Dari pejabat lainnya diantaranya Bupati Jember Hendy S bersama Wabub MB Firjaun Barlaman, Yukon Afrinaldo ( Kepala Perwakilan BI Jember ), A. Joko Sutejo, MM ( Kepala BPS Kab. Jember ), Dandim 0824 Jember diwakilkan oleh Kapten Inf Abdul Halik (Pasi Ops Kodim 0824/Jember), Sekda Arief Tjahyono serta pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Usai Libur Idul Fitri, Yasonna Minta Jajaran Kemenkumham Kembali Fokus Kerja Melayani Publik

Usai kegiatan Dandim 0824/Jember letkol Inf rahmat Cahyo Dinarsi secara terpisah, dalam wawancaranya,  menyampaikan apresiasinya kepada legislative dan eksekutif yang sama-sama telah bekerja sesuai fungsi masing-masing.

Baca juga: Babinsa Koramil 0824/10 Mumbulsari Kerja Bakti Bersama Masyarakat Pelebaran Jalan

Masih adanya beberapa bagian yang direkomendasikan diperbaiki dan ditingkatkan oleh DPRD terkait LKPJ Pemanfaatan APBD Tahun 2022.

Ini merupakan yang biasa terjadi, dan ini merupakan wujud kesungguhan kedua belah pihak antara pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan DPRD selaku lembaga Legislatif yang menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, dan dlam hal ini tentunya menggambarkan bahwa masing-masing meiliki tanggunga jawab yang besar dalam semangatnya memajukan Kabupaten Jember, yang patut kita dukung bersama. Tegas Dandim 0824/Jember. (Siswandi).

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik